2016-10-10 dibaca : 790 Kali

Rapat Paripurna DPRD Bahas 9 Raperda

bagikan informasi ini :

 

DPRD Kabupaten Pesawaran menyetujui 4 Raperda inisiatif DPRD dan 5 Raperda Kabupaten Pesawaran, untuk di sosialisasikan kepada masyarakat agar ditaati. Persetujuan tersebut disampaikan Perwakilan Badan Legislasi (Banleg) Erlinda Widyastuti dalam acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesawaran terhadap 9 Raperda. Senin (10/10).

Sementara itu, terhadap 9 Raperda, Wakil Bupati Eriawan, SH., menyampaikan persetujuannya untuk di bahas lebih lanjut. 9 Raperda tersebut yakni Raperda Kabupaten Pesawaran tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perubahan  Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Perubahan  Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata, Perlindungan dan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya,”ungkapnya

Dalam pendapatnya, Wakil Bupati menyambut baik terhadap raperda-raperda tersebut. Namun demikian, perlu dengan kajian hukum secara formal serta memperhatikan aspek landasan hukum yang mendasarinya, sehingga salah satu tugas pemerintahan di Kabupaten Pesawaran ini telah dapat kita laksanakan dengan baik.

Untuk itu, pada masa yang akan datang masih banyak tugas-tugas kita di bidang regulasi yang harus kita selesaikan, khususnya kepada Kepala Satuan Kerja terkait agar dapat memprioritaskan Raperda yang akan diterbitkan,”kata Eriawan

“Dengan telah selesainya pembahasan dan disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tersebut tentunya Raperda tersebut akan kami tetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Lebih lanjut dikatakan, peraturan daerah ini merupakan program prioritas di bidang regulasi yang akan menjadi payung hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna meningkatkan kemampuan pelayanan terhadap masyarakat, oleh karena itu Perda yang telah tetapkan hendaknya bukan berdasarkan kuantitas tetapi lebih ditujukan pada kualitasnya sehingga Perda tersebut dapat berlaku secara efektif dan tepat sasaran,”pungkas Wakil Bupati

Informasi Terkait
Kumpulan Informasi Terkait Dengan Informasi Diatas

Pimpinan Daerah

Government Public Relations